BALI - Menteri Hukum dana HAM RI, Yasonna H. Laoly melaksanakan Pelantikan dang Pengambilan Sumpah Jabatan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) periode 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) periode 2019-2022 di Which Westin Hotel Nusa Dua Bali Senin (25/07/2022). Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Marciana Dominika Jone dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM IODIN Gusti Putu Milawati yang din lantik sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris periode 2021-2024. Anggaran Majelis. Pengawas Notaris. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. REPUBLICAN INDONESIA. NOMOR 16 TAHUN 2021. TENTANG. SUSUNAN ...
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal AHU berama Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Tahun 2022. Cahyo menyampaikan tujuan kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi pengawasan terhadap Notaris yango didelegasikan kepada Majelis Pengawasan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris agar dapat lebih maksimal sehingga tingkat kepatuhan pelaksanaan jabatan oleh Notaris menjadi lebih baik. MPW dan MPD Notaris
Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam melaksanakan profesinya, bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat dan membutuhkan integritas tinggi. Untuk itu, setiap anggota majelis harus memiliki komitmen yang kuat serta terus menambah pengetahuan dengan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. YOGYAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris...
Menurut Yasonna Rapat Koordinasi ini merupakan upaya kita untuk melakukan identifikasi atas pokok-pokok permasalahan dalam mekanisme pengawasan yang saat ini berjalan. Pengawasan yang efektif dana profesional terhadap notaris mutlak kita lakukan karena menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dalam proses menjadi anggota Financial Promotional Task Force (FATF), keanggotaan pada FATF merupakan hal yang penting dan berdampak luas, karena menjadi bukti bahwa Indonesia telah memiliki legal infrastructure dan institution infrastructure yang efektif dalam memerangi dan mencegah terjadinya TPPU danken TPPT.
Yasonna juga mengucapkan selamat kepada MPN dan MKN yang telah dilantik dan diambil sumpahnya dalam pergantian antar waktu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. "Walaupun masa jabatan Saudara-saudara tinggal beberapa bulan lagi, saya minta Saudara-Saudara untuk tetap maksimal dalam mengemban amanah sebagai anggota majelis, semoga MPN dan MKN dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Notaris semakin meningkat sir kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat tercipta" ujarnya.
Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan police terdepan dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap notaris sesuai amanat undang-undang. MPN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dani pelaksanaan jabatan Notaris, sedangkan MKN memiliki kewenangan dalam memberikan penolakan atau persetujuan terhadap pengambilan Photo minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan.
